Sektor Energi Tambang dan mineral memerlukan kerangka hukum yang kuat untuk menjamin keberlanjutan dan kepatuhan lingkungan. Namun, implementasi Regulasi IUP Baru (Izin Usaha Pertambangan) saat ini dikeluhkan oleh banyak pihak karena Sulit dan sangat kompleks, sebuah situasi yang secara khusus membuat Perusahaan Kecil Terancam Tak Dapat Izin Tambang. Jika regulasi tidak segera ditinjau ulang agar lebih inklusif, konsentrasi industri akan semakin didominasi oleh segelintir korporasi besar, mematikan peluang bagi pengusaha Lokal dan membatasi persaingan sehat di sektor Energi Tambang.
Regulasi IUP Baru seringkali menetapkan persyaratan teknis, finansial, dan lingkungan yang sangat tinggi. Meskipun tujuannya mulia—yaitu untuk memastikan hanya perusahaan yang kompeten dan bertanggung jawab yang dapat melakukan penambangan—persyaratan ini seringkali dirancang berdasarkan kemampuan perusahaan skala Mega Tambang. Bagi Perusahaan Kecil atau menengah, memenuhi persyaratan modal disetor yang besar, studi kelayakan yang komprehensif, dan jaminan pascatambang yang substansial, menjadi hambatan yang hampir mustahil untuk diatasi. Akibatnya, proses memperoleh Izin Tambang menjadi Sulit dan memakan waktu bertahun-tahun.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius bahwa Perusahaan Kecil Terancam Tak Dapat Izin Tambang, yang pada gilirannya akan mengurangi partisipasi Lokal dalam pengelolaan sumber daya Energi Tambang. Perusahaan Kecil seringkali lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekitar dan memiliki potensi besar untuk mengembangkan penambangan skala rakyat yang bertanggung jawab. Jika Regulasi IUP Baru ini terus bersifat eksklusif, Perusahaan Kecil terpaksa keluar dari persaingan atau harus bekerja di bawah naungan korporasi besar sebagai kontraktor, kehilangan independensi dan margin keuntungan mereka.
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu merevisi Regulasi IUP Baru dengan prinsip diferensiasi perizinan berdasarkan skala usaha. Persyaratan untuk memperoleh Izin Tambang bagi Perusahaan Kecil harus disederhanakan dan disesuaikan dengan kapasitas finansial dan teknis mereka, tanpa mengorbankan standar lingkungan dasar. Misalnya, Regulasi dapat memberikan keringanan biaya perizinan awal atau mengizinkan joint venture yang disubsidi dengan entitas Lokal untuk membantu mereka memenuhi persyaratan teknis yang Sulit.
Selain itu, transparansi proses perizinan juga harus ditingkatkan. Pengurusan Izin Tambang harus diintegrasikan dalam sistem Online Single Submission (OSS) yang benar-benar efektif dan minim intervensi birokrasi manual yang seringkali memicu praktik korupsi dan membuat proses Sulit. Regulasi harus menetapkan waktu tunggu maksimum yang tegas untuk setiap tahap perizinan, memberikan kepastian kepada Perusahaan Kecil yang rentan terhadap ketidakpastian birokrasi.