Sektor pertambangan seringkali hanya dilihat dari aspek ekstraksi sumber daya alam. Namun, di balik aktivitas pengeboran dan penambangan, tersimpan peran krusial industri ini sebagai katalisator pembangunan di daerah terpencil. Kontribusi paling nyata dan berkelanjutan dari investasi pertambangan adalah Sumbangan Infrastruktur yang masif. Di wilayah yang secara tradisional sulit dijangkau dan minim fasilitas publik, kehadiran perusahaan tambang raksasa sering menjadi titik balik pembangunan, mengubah desa terpencil menjadi pusat kegiatan ekonomi yang terhubung. Kontribusi ini bukan sekadar altruisme, melainkan kebutuhan operasional; perusahaan tidak dapat beroperasi tanpa akses jalan yang memadai, pelabuhan untuk pengiriman hasil, dan sumber energi yang stabil.
Kebutuhan logistik pertambangan secara otomatis mendorong pembangunan dan perbaikan jaringan jalan. Di banyak provinsi di luar Jawa, jalan akses menuju lokasi tambang yang dibangun oleh perusahaan pada akhirnya juga digunakan sebagai jalur transportasi utama bagi masyarakat lokal dan sektor pertanian. Ambil contoh di Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan. Proyek tambang emas di sana, yang dimulai pada pertengahan 2024, menuntut pembangunan jalan haulage sepanjang 150 kilometer yang menghubungkan lokasi tambang dengan ibukota kabupaten. Berdasarkan data dari Pemerintah Daerah setempat per 10 Maret 2025, 60% dari jalan tersebut, yang awalnya hanya diperuntukkan bagi kendaraan operasional tambang, telah diserahkan kepada Pemda sebagai jalan umum. Sumbangan Infrastruktur jalan ini memangkas waktu tempuh bagi petani lokal untuk mendistribusikan hasil panen mereka dari yang semula 8 jam menjadi hanya 3 jam, secara drastis mengurangi biaya logistik dan meningkatkan harga jual komoditas mereka.
Selain jalan, pembangunan fasilitas pelabuhan oleh perusahaan tambang memainkan peran vital dalam membuka isolasi maritim. Untuk mendukung operasi pengiriman bijih mineral, banyak perusahaan membangun dermaga khusus atau bahkan pelabuhan baru di daerah pesisir yang sebelumnya hanya berupa teluk terpencil. Pelabuhan Batubara di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, yang dikelola oleh konsorsium perusahaan tambang sejak 2020, kini juga melayani kapal-kapal kargo non-tambang. Sumbangan Infrastruktur ini secara efektif mengubah pelabuhan tersebut menjadi hub regional, memfasilitasi kegiatan ekspor komoditas perikanan dan perkebunan dari wilayah sekitarnya. Fasilitas seperti crane, gudang penyimpanan, dan navigasi yang canggih yang dibangun untuk kepentingan tambang kini dimanfaatkan bersama untuk memperkuat sektor ekonomi lainnya.
Isu ketenagalistrikan adalah komponen Sumbangan Infrastruktur lain yang tak kalah penting. Operasi tambang, terutama pada fase pengolahan dan peleburan (smelting), membutuhkan pasokan listrik yang sangat besar. Untuk menjamin pasokan ini, perusahaan seringkali membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) atau Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sendiri. Setelah kebutuhan operasional terpenuhi, sebagian besar kelebihan kapasitas listrik ini kemudian dialirkan untuk memenuhi kebutuhan desa-desa terdekat. Pada akhir 2025, PT Sumber Daya Energi, yang beroperasi di Pulau Obi, Maluku Utara, melaporkan bahwa pembangkit listriknya telah menyalurkan daya sebesar 15 MW kepada jaringan listrik publik, yang memungkinkan 12 desa terdekat mendapatkan akses listrik 24 jam sehari untuk pertama kalinya. Ini menunjukkan bahwa investasi yang didorong oleh kebutuhan komersial pertambangan berujung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal yang signifikan, mendukung sektor pendidikan, kesehatan, dan usaha kecil menengah.
Secara keseluruhan, investasi pertambangan tidak hanya menggerakkan perekonomian melalui penerimaan pajak dan royalti, tetapi juga meninggalkan warisan fisik berupa Sumbangan Infrastruktur yang mengubah lanskap pembangunan regional secara fundamental.